 |
| Dasuki Rahmad, Ketua Persatuan Alumni GMNI Kabupaten Bangkalan |
Bangkalan, majalahnusantara.com - Ketua PA GMNI Bangkalan, Dasuki Rahmad, melontarkan kritik pedas terhadap situasi hukum dan politik di Indonesia. Ia menilai Indonesia telah kehilangan identitasnya sebagai negara hukum dan beralih menjadi negara kekuasaan yang sepenuhnya dikuasai oleh ambisi politik segelintir elit, Kamis (23/8/24).
“Hal yang pertama saya ingin katakan: Selamat tinggal negara hukum, selamat datang negara kekuasaan, negara dengan supremasi politik dan abai terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat kita disuguhkan tontonan yang sangat memuaskan tentang bagaimana pembegalan secara terang-terangan dan dengan kebanggaan yang sangat luar biasa mereka lakukan terhadap konstitusi,” ujar Dasuki dengan nada keras.
Dasuki mengkritik keras Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas dan disahkan secara mendadak oleh DPR, tanpa mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi.
“Rancangan undang-undang yang sebetulnya sangat tiba-tiba yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI tetap seharusnya merujuk pada putusan MK, karena MK adalah ruh penjaga gawang konstitusi kita,” tegasnya.
Lebih jauh, Dasuki, yang juga memimpin G25INDONESIA itu, melihat bahwa aturan hukum kini telah tunduk pada kehendak kekuasaan, bukan sebaliknya.
“Bagaimana kita tidak mengatakan bahwa selamat datang negara kekuasaan yang akan membuat semua kita terpuruk, karena memang kita melihat betul bahwa konstitusi, aturan main, harus mengikuti kehendak mereka, bukan mereka yang menjadikan hukum sebagai pijakan,” lanjutnya dengan nada penuh keprihatinan.
Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah atraksi politik kotor yang dipentaskan oleh kekuasaan. “Kita melihat dengan terang benderang bagaimana atraksi akrobat-akrobat politik yang mereka lakukan secara nyata, bahwa persekongkolan jahat itu terjadi antara mereka,” ujar Dasuki sambil menegaskan bahwa segala langkah politik ini dirancang untuk melayani kepentingan politik Jokowi dan kroninya.
Lebih dalam, Dasuki menyoroti dampak serius dari manuver politik yang dilakukan secara serampangan, terutama terkait agenda calon tunggal dalam Pemilu mendatang.
“Kita sedang miris karena pergeseran ini tidaklah sederhana. Ini sudah menyentuh hal yang sangat substansi mengenai konstitusi dan demokrasi,” ujarnya.
Dasuki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyadari bahaya besar yang sedang mengancam integritas bangsa. Ia menegaskan pentingnya perlawanan yang terstruktur demi menyelamatkan demokrasi.
“Kita diharapkan pada sebuah kondisi di mana sesungguhnya kita sudah memiliki cukup syarat untuk melakukan upaya pendongkelan, penurunan, dan upaya-upaya penyelamatan terhadap bangsa dan negara ini,” tegasnya.
Pernyataan ini ditutup dengan seruan lantang untuk melawan hegemoni politik yang terus merongrong kedaulatan rakyat.
“Alarm sudah berbunyi, dan saya kira ada banyak orang peduli demokrasi yang terketuk dan sudah memulai membuat ancang-ancang untuk melakukan gerakan itu semua,” pungkasnya.
Hal ini menjadi tamparan keras bagi elite politik yang dianggap menginjak-injak konstitusi demi mempertahankan kekuasaan. PA GMNI Bangkalan dan G25INDONESIA dengan tegas menolak pembelokan demokrasi yang sedang berlangsung, dan menyerukan aksi kolektif untuk melawan arus politik yang semakin otoriter.
Mmt