Bangkalan, majalalahnusatara.com - Banyaknya masyarakat mengeluhkan layanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) terpaksa sambangi Komisi D, Kamis (10/2/22).
Kedatangan relawan DKR ke komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan ini, ditengarai banyaknya keluhan layanan kesehatan yang dinilai lepas dari prioritas pemerintah. Dalam press releasenya, DKR menyebut pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak benar-benar bekerja.
Menurut relawan DKR ini banyak aturan yang tidak tetap dan terkesan tidak pro terhadap keadaan masyarakat Kabupaten Bangkalan.
Dalam audiensi di gedung DPRD itu dihadiri oleh angota komisi D, Dinkes, Dinsos, RSUD, dan BPJS Kabupaten Bangkalan.
Berikut isi press release audiensi:
PRESS RELEASE
Pernyataan Sikap
Salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam memenuhi dan menjamin kesehatan warga negaranya adalah dengan menyediakan akses fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah bagi warga negaranya.
Namun itu semua sepertinya berbanding terbalik, banyaknya keluhan dan keresahan yang terus menghantui masyarakat kecil khususnya di kabupaten Bangkalan yang timbulnya disebabkan karena pemerintah kita mungkin tidak benar-benar bekerja, mungkin pemerintah kita tidak benar-benar melihat sehingga masyarakat kecil selalu menjadi korban, jadi bulan-bulanan, diping-pong dan dibodoh-bodohi. Maka dari itu kami Dewan Kesehatan Rakyat datang membawa aspirasi masyarakat terkait program kesehatan, administrasi, dan pelayanan kesehatan yang kerap kali aturannya berubah dan tidak pro rakyat makan Dewan Kesehatan Rakyat Bangkalan melakukan audensi agar permasalahan tersebut mendapat solusi sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan, berikut kami sampaikan rangkuman aspirasi dari masyarakat tersebut:
1. Terkait tanggungan pasien BiakesMaskin di RSUD
2. Slot PBI APBD untuk pasien BiakesMaskin
3. Pendaftaran DTKS untuk pasien BiakesMaskin yang belum masuk DTKS
4. Pengajuan konversi BPJS Mandiri ke BPJS PBI untuk yang sudah terdaftar ke DTKS
5. Proses survei tim SLRT yang sangat lama
6. Aktifasi KIS PBI APBN yang tidak sesuai susunan keluarga
7. Penggunaan BiakesMaskin lebih dari 1 kali untuk pasien yang terdaftar ke DTKS baik yang R. Jalan maupun R. Inap (yang tidak punya KIS PBI Nonton Aktif)
8. Pelayanan yang kurang ramah di RSUD dan Puskesmas
9. Pelayanan berdasarkan NIK e- KTP tanpa harus menggunakan KIS di semua Faskes
10. Tidak ada pemaksaan bagi vaksinasi anak
11. Peningkatan Kompetensi Nakes yang ada di Puskesmas se - Kabupaten Bangkalan
12. Pelayanan Costumer yang lebih efesien dan ramah di kantor BPJS
13. Antrian obat R. Jalan di RSUD yang sangat lama.
RAKYAT SEHAT NEGARA KUAT...!
Mmt