Iklan

Banner Iklan Majalah Nusantara

Ketua DKR Jatim: Bu Yusro Jadi Dokter Gigi Saja

Ketua DKR Jatim: Bu Yusro Jadi Dokter Gigi Saja



Bangkalan -  Selasa (7/2/2017), Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan menggelar audensi dengan Komisi D DPRD setempat, terkait tertundanya pembayaran jaspel para perawat.
Muhyi, Ketua DKR Bangkalan mendesak Komisi D segera memanggil pihak RSUD Syamrabu dan pihak - pihak terkait untuk menjelaskan secara gamblang permasalah jaspel.
"Permasalahan ini jangan dibiarkan berlarut. Perlu dilakukan pembenahan pada tata kelola keuangan. Sehingga kejadian ini tidak perlu terulang kembali,"' ungkap Muhyi.
Dilansir dari laman Surya Online, dalam kesempatan tersebut, juga dihadiri Ketua DKR Jatim, Moh. Mahari Ardiansyah.
Ia mengaskan, sudah waktunya Dirut RSUD Syamrabu drg Yusro lengser karena sudah menciptakan konflik internal antara rumah sakit dan perawat.
"Pak Bupati harus memecat dirut karena sudah cukup (lama) pimpin rumah sakit. Sudah bosan, Bu Yusro jadi dokter gigi saja," tegasnya di hadapan awak media usai audensi.
Berdasarkan data audit medis yang dihimpun DKR, pembayaran klaim dari BPJS yang diterima RSUD Syamrabu Bangkalan mencapai Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar per bulan.
Itu belum termasuk pembayaran klaim dari umum sekitar Rp 500 juta per bulan dan dari jamkesda.
Ia mengaku heran, kenapa pihak rumah sakit belum juga membayarkan jaspel yang merupakan hak para perawat. Padahal, BPJS sudah membayar klaim rumah sakit untuk bulan September dan Oktober.
"Polisi harus selidiki dirut rumah sakit terkait jaspel, itu wajib. Karena jelas BPJS sudah membayar ke rumah sakit hingga bulan Oktober. Polisi harus turun tangan," tandasnya.
Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman menyatakan, pihaknya tidak diam karena sudah memanggil Dirut Yusro setelah aksi unjuk rasa para perawat yang menuntut pembayaran jaspel.
"Saat itu Bu Yusro bilang aksi tersebut ada yang memprovokasi setelah mendengar jaspel milik dokter sudah cair. Tapi kami kira itu jawaban normatif," katanya.
Karena itulah, lanjutnya, Komisi D akan memanggil kembali pihak rumah sakit, BPJS, dinas kesehatan, serta para anggota DKR untuk mencari akar permasalahnya.

"Mari kita kritisi dan klarifikasi bersama," tandasnya. (sc/ab)
Previous Post Next Post

Iklan Atas Postingan

Iklan Bawah Postingan

Banner Iklan Majalah Nusantara