Pamekasan, Ratusan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam markas besar (MABES) Non Government Organisation ( NGO ) menggruduk kantor Bupati Pamekasan pada Kamis, jalan Kabupaten Pamekasan, Madura ,Jawa timur (25/03/ 2021).
Ratusan massa itu melakukan aksi demonstrasi dikarenakan rasa kecewa terhadap kebijakan Bupati Pamekasan yang akan menghapus tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Pada beberapa hari yang lalu, Bupati Pamekasan mengatakan bahwa kebijakan itu akan diambil untuk di alihkan kepada penangan Covid-19 dan perbaikan infrastruktur yang terkena bencana alam.
Namun, Massa aksi mencurigai ada kejanggalan dalam pengambilan kebijakan tersebut.
Pasalnya, anggaran penanggulangan bencana itu sudah ada anggaran tersendiri yakni anggaran tanggap darurat dan dana penanggulangan Covid-19 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencapai 96 milliar rupiah sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban bupati terhadap dana 96 milliar itu sehingga bupati harus memotong hak ASN pamekasan berupa TPP.
Zaini wer-wer, sapaan akrab korlap aksi itu menyatakan bahwa kebijakan yang akan diambil oleh bupati Pamekasan terkait penghapusan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bukan lah langkah yang cerdas karena justru menjadi bumerang terhadap bupati Pamekasan dalam menanggulangi dampak sosial ekonomi Covid-19.
“Kalau TPP ini di hapus Maka akan berdampak negatif pada kredibilitas kinerja dan pelayanan Publik lebih lebih dalam penanganan Covid-19 dalam berbagai bidang, ingat, Pamekasan Banyak mendapatkan penghargaan itu juga tidak lepas dari peran kinerja ASN yang konstruktif dan inovatif.” Teriak Mantan aktivis GMNI IAIN MADURA tersebut.
Dalam aksi tersebut massa dibuat kecewa lantaran demonstrasi tersebut tidak ditemui oleh Bupati Pamekasan tapi hanya di temui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekasan yakni bapak totok Hartono. Dan sekda berjanji mau menyampaikan aspirasi massa kepada Bupati.(ist)