Sumenep, majalahnusantara.com - Puluhan Mahasiswa yang mengaku dirinya sebagai Himpunan Mahasiswa Asal Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpas), melakukan audiensi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Sumenep, Jawatimur.
Pasalnya, mereka melihat masyarakat kepulauan sapeken yang terdiri dari beberapa pulau itu ketika melakukan perekaman ke sapeken itu sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak, sedangkan ketika sudah sampai di sapeken mereka tidak bisa melakukan rekaman dengan berbagai alasan dari pihak kecamatan.
"Kami selaku Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep meminta kepada sikduk capil kabupaten sumenep untuk memaksimalkan alat perekaman yang ada di kecamatan sapeken sehingga tidak ada lagi yang menjadikan kesempatan lahan bisnis dalam masalah ini," kata Rifandi, ketua Himpas Cabang Sumenep. Jum'at, (28/6/2019)
Fandi, sapaan akrab, juga mengungkapkan bahwa, besar bayaran yang dipungut untuk pembuatan KTP, KK, AKTA dll.
"Untuk pembuatan KTP seharga 300.000, KK seharga 500.000, Akta kelahiran sebesar 700.000, angka ini yang meresahkan masyarakat, dan ini harus disikapi oleh Disdukcapil," tambahnya.
Yayak Nur Wahyudi, Plt Kadisduk Capil, mengaku kebingungan terhadap kasus yang terjadi di kepulauan tersebut.
"Memang ada biayanya, cuman saya bingung apakah ini termasuk pungli, sedekah, apa transportasi, kalau disini kan gratis, cuman ketika sudah dari kepulauan biaya transportasinya kan ditanggung pemohon," ungkapnya
Dan pihaknya juga akan memperbaiki alat perekam di kepulauan Sapeken, guna untuk menghapus biaya dipembuatan E-KTP ini
"Kami sudah sepakat, akhir bulan Juli ini alat rekam yang di kepulauan sapeken ini akan diperbaiki, ketika KTPnya sudah jadi kami antar lewat pos sampai kecamatan, dari kecamatan ke Redes kami akan ngontrak taksi, ini usaha kami untuk meniadakan biaya ini," pungkasnya. (Mr/Hb)