Bangkalan, majalahnusantara.com - Sikapi alur layanan kesehatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan lakukan audiensi ke komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Senin (15/02/21).
Pasalnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan beberapa regulasi pelayanan yang berkaitan dengan layanan kesehatan yang dinilai sering berubah. Hal ini menjadi perhatian karena simpang siur di masyarakat.
Muhyi, ketua DKR Bangkalan menuturkan. Menurutnya, setiap kebijakan atau perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dilakukan sosialisasi ke masyarakat.
"Pada dasarnya setiap kebijakan dan aturan yang berubah tentunya harus dibarengi sosialisasi ke masyarakat agar masayarakat memahami petunjuk pelaksanaan di lapangan," tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan ikut andil dalam melakukan sosialisasi tersebut agar masyarakat paham dan tidak menjadi keluhan kembali.
"Kami dari DKR akan berupaya untuk membantu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perubahan yang terjadi dalam kebijakan," tambahnya.
Dalam audiensi tersebut pihaknya sudah membahas terkait perubahan alur biakes maskin agar dapat disampaikan kepada masyarakat miskin khususnya yang ada di pedesaan.
Ia menegaskan, permasalahan masyarakat miskin ini merupakan kasus yang sangat kompleks. Sehingga sangat perlu untuk dilakukan pendampingan khususnya dalam jaminan kesehatan dari pemerintah.
"Jadi masalah masyarakat miskin ini sangat banyak, jadi terkait pembiayaan ketika mereka sakit dan bagaimana pengajuan DTKS sehingga mereka itu mendapat bantuan dari pemerintah terutama KIS PBI," ungkanya.
Sejauh ini di Bangkalan sudah ada tim SLRT yang ditugaskan untuk melakukan survey terkait pengajuan DTKS dan penggunaan biakesmaskin yang diharapkan dapat berfungsi dengan baik.
Setidaknya ada 12 permasalahan yang ditulis dalam pers release resmi audiensi ini terkait permasalahan layanan kesehatan dan bantuan biaskes maskin yang terjadi di masyarakat.
1. Teknis dan alur biakes maskim
2. Peserta BPJS PBI non aktif yang ingin menggunakan biakes maskin
3. Biakes maskin untuk rawat jalan
4. Biakes maskin di RSUD minta kartu KIS PBI yang sudah non aktif dimana peserta tidak pernah menerima kartu kis nya
5. Tentang pelaksanaan jampersal di Bidan, Puskesmas, dan Rumah Sakit
6. Pembatasan hari rawat untuk pasien BPJS/biakes maskin
7. Tupoksi dan cara kerja SLRT serta proses rekrutmennya
8. Proses survey SLRT untuk orang yang tidak punya rumah/sewa/kontrak
9. Permasalahan Bidan merujuk pasien melahirkan
10. Perbedaan penanganan pasien melahirkan di RSUD dan di Klinik swasta
11. Proses konversi BPJS mandiri ke PBI setelah masuk DTKS (opsi konversi ke PBID dulu)
12. Aktifasi PBID non aktif untuk masyarakat miskin yang terverifikasi yang mendaftar DTKS
Selain yang tercantum dalan pers release, ada satu permasalahan yang di sampaikan oleh DKR terkait klasifikasi masyarakat miskin agar masyarakat yang masuk dalam kriteria tersebut benar-benar mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Mmt