Bangkalan, majalahnusantara.com - Partisipatif dalam memberikan penyadaran terhadap pentingnya kesehatan kepada masyarakat, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Bangkalan turun lapangan ke plosok desa, Jum'at (11/12/2020).
Kegiatan itu dilaksanakan di Aula LPP Al-Hasany Batokaban oleh IMB dengan konsep dialog kesehatan, melibatkan masyarakat yang tergabung dari beberapa perwakilan ranting Muslimat NU, Organda se Kecamatan Konang, dan beberapa tokoh masyarakat setempat.
Indeks Pembagunan Manusia (IPM) menunjukan bahwa kesehatan berada dalam kategori yang sangat penting. Untuk itu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan sangat perlu.
Sebagai praktisi kesehatan, ketua DKR Bangkalan mejelaskan, fungsi DKR adalah untuk mendampingi masyarakat saat ada kendala untuk mendapatkan layanan kesehatan.
"Kami dari dewan kesehatan rakyat, namanya rakyat ya membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Seperti tidak memiliki biaya, itu yang kami kawal," tuturnya mengawali pemaparan dialog.
Lebih lanjut Muhyi menuturkan, permasalahan yang sering terjadi di lapangan harus diselesaikan bersama. Ia menguatkan hal itu jangan sampai menjadi bahan untuk menyalahkan satu pihak.
"Kendala yang dialami masyarakat tidak boleh hanya menyalahkan Kepala Desa saja atau pihak Rumah sakit saja. Kalau hanya mencari siapa yang salah maka tidak akan selesai," tambah Muhyi.
Ada beberapa jenis jaminan kesehatan yang bisa digunankan oleh masyarakat tidak mampu, seperti KIS dan kartu kesehatan lainnya. Akan tetapi permasalahan di lapangan banyak dari masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.
"Jadi jaminan kesehatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah, akan tetapi terkadang banyak masyarakat yang belum terdaftar menjadi penerima jaminan sosial ini," jelasnya.
Untuk itu Muhyi sedikit mengupas mikanisme alur pendaftaran yang harus dilakukan agar masyarakat tidak mampu bisa tercover dalam jaminan tersebut.
"Makanya perlu untuk terdaftar di DTKS, biasanya di desa itu ada operatornya masing-masing. Nanti bisa hubungi kepala desanya untuk itu," tuturnya.
Jalan terakhir untuk dapat dibiayai oleh pemerintah, masyarakat tidak mampu bisa mengunakan Biakesmaskin. Namun menurut Muhyi pengurusannya lebih menguras tenaga, karena harus mendapat pernyataan dari beberapa instansi.
"Bisa menggunakan Biakesmaskin, akan tetapi lebih menguras tenaga, karena harus ke Kepala Desa dan beberapa instansi lainnya. Tapi dari pada bingung tidak memiliki biaya lebih baik lelah berjalan," tandasnya.
Tak hanya itu, Muhyi mengungkapkan pelayanan yang umum dan pelayanan yang dicover oleh pemerintah tidak ada bedanya. Maka dari itu masyarakat tidak perlu takut untuk menggunakan jaminan kesehatan tersebut.
Mmt