Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menolak wacana lockdown sebagai solusi mengatasi merebaknya corona. Alasannya, lockdown akan berdampak negatif, terutama terhadap ekonomi masyarakat kecil yang pendapatannya bisa tergerus akibat penghentian aktivitas ekonomi dan penutupan akses.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, yang menyatakan bahwa lockdown memang terbukti efektif di sejumlah untuk menekan laju penularan Covid-19. Namun jika diterapkan Indonesia DPP GMNI khawatir rakyat kecil yang akan dirugikan.
"Jika semua aktivitas ekonomi dihentikan, akses ditutup, bagaimana nasib rakyat kecil? Mereka butuh sehat, tapi adakah jaminan ekonomi untuk mereka selama lockdown diberlakukan?", tegas Arjuna (28/03/2020)
Untuk itu, menurut Arjuna antisipasi penyebaran corona cukup mengefektifkan social distancing, sembari pemerintah perlu menerapkan sejumlah alternatif paket kebijakan untuk menekan laju penularan.
"Bukan sekedar social distancing saja. Tapi ada sejumlah alternatif kebijakan yang perlu diambil, pertama pemerintah perlu membangun pusat kordinasi kesehatan nasional. Untuk memantau perkembangan dan melakukan respon secara cepat dan tanggap", tutur Arjuna
Selain itu, menurut Arjuna pemerintah perlu membangun pusat-pusat tes secara drive-thru dan gratis. Terutama di pintu akses mobilitas penduduk seperti stasiun, bandara dan pelabuhan hingga perbatasan kota/daerah dll. Tentu dengan hasil tes singkat maksimal 6 jam. Sehingga kontrol terhadap penyebaran benar-benar dilakukan.
"Saat ini sangat urgen adanya pusat-pusat tes yang dilakukan secara masif dan aman. Bisa dengan drive-thru, terutama di pintu keluar-masuk mobilitas penduduk dan di perbatasan kota/daerah. Sehingga kita benar-benar memiliki kontrol terhadap wabah ini", tambah Arjuna
Ketiga, menyiapkan manajemen kapasitas dan fasilitas kesehatan untuk tindakan yang responsif dan mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien. Hal ini perlu mengingat banyak tenaga kesehatan yang justru terinfeksi, tingginya rasio pasien yang meninggal dan kurangnya kamar pasien.
"Banyaknya tenaga medis yang terinfeksi, tingginya rasio yang meninggal dan kurangnya kapasitas kamar pertanda manajemen fasilitas dan kapasitas rumah sakit kita jauh dari standar. Manajemen rumah sakit harus responsif, jangan terlalu birokratis sehingga lamban", ungkap Arjuna
Terakhir, menurut Arjuna yang tak kalah penting adanya kebijakan pengamanan bagi masyarakat rentan seperti pekerja informal dan masyarakat miskin agar tidak terjepit akibat adanya pengurangan aktivitas ekonomi. GMNI mengusulkan agar Dana Desa dapat dialokasikan untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi.
"Dana Desa harus dialokasikan untuk membantu masyarakat yang rentan pendapatannya tergerus akibat menurunnya aktivitas ekonomi, terutama masyarakat miskin dan pekerja informal. Sehingga mereka tidak jatuh pada indeks kedalaman kemiskinan yang parah", tutup Arjuna. (Ist)