Rencana Madura Jadi Provinsi Kandas
Madura- Sepeti diberitakan di beberapa media, harapan pulau Madura untuk berpisah dengan Provinsi Jawa Timur dikabarkan gagal, meskipun mendapat persetujuan dari Bupati dan DPRD se-madura untuk membentuk provinsi baru yakni provinsi Madura.
Penundaan usulan
daerah otonomi baru atau rencana pembentukan Provinsi Madura sebagai pecahan
dari Jawa Timur karena dikhawatirkan tidak maksimal.
“Tahun ini Provinsi Madura tampaknya masih
belum berdiri,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur,
Fattah Jasin, Rabu, (5/10/2016).
Terlepas itu, Fattah mengisyaratkan
kekhawatirannya jika memang Provinsi Madura tetap berdiri. Sebab, pembentukan
sebuah provinsi baru bukan barang mudah. Keinginan untuk itu juga tidak semata
diwujudkan dari pernyataan para bupati di daerah.
“DPRD itu representasi masyarakat. Dengan
itu menunjukkan jika keinginan mendirikan provinsi itu benar-benar berasal dari
masyarakat Madura,” kata Fattah.
Di bagian lain, Fattah mengingatkan bahwa
saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah rencana program
untuk kawasan Madura. Ia khawatir, jika Madura dibuat provinsi potensinya
justru menurun dibanding masih bergabung dengan Jawa Timur.
“Gubernur Jatim sendiri sudah menyiapkan
perencanaan pembangunan di Madura dalam jangka panjang, misalnya dengan
menyiapkan Bandara Kangean, dan sebagainya,” katanya.
Selain pulau Madura, pemerintah pusat juga
resmi menolak pengajuan usulan 222 daerah otonomi baru di Indonesia. Pengetatan
anggaran negara menjadi dasar penundaan pemekaran sejumlah wilayah itu.
“Kami tunda, tidak tahun ini. Karena
masalah ekonomi. Ekonomi kita sedang ada pengetatan, penyesuaian anggaran,”
kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Selasa, 4 Oktober 2016.
Diketahui, hingga September 2016, memang
telah ada 222 usulan daerah otonomi baru yang masuk. Sebanyak 87 di antaranya
merupakan warisan periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara sisanya, 135 usulan masuk di era Presiden Joko Widodo.
“Kami bukan menghalangi, 70 persen APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kan untuk daerah. Apakah itu anggaran
infrastruktur dan lainnya. Saya kira (DOB) tidak tahun ini,” kata Tjahjo. (vc/mmc)